Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan evaluasi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, masih banyak penerima yang dinilai bukan dengan latar belakang keluarga kurang mampu.

Faktor survei juga dievaluasi karena banyak guru meloloskan penerima karena masalah kedekatan

"Faktor survei juga dievaluasi karena banyak guru meloloskan penerima karena masalah kedekatan," ujar Veri Yonnevil, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta saat rapat KUA-PPAS bersama TAPD, Rabu (9/11).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluhkan sistem komputerisasi ujian nasional yang belum merata. Sebab, saat ini sejumlah sekolah menggunakan satu komputer untuk tiga shift ujian

"Seharusnya satu orang siswa menggunakan satu komputer. Kalau dengan kondisi ini sangat memprihatinkan anak didik kita," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andriyanto mengatakan, jika memang salah sasaran dalam penerima KJP, maka guru dapat diberikan sejumlah sanksi. Hal ini termasuk pencopotan kepala sekolah yang mengetahui dan melakukan pembiaran hal tersebut.

"Untuk penambahan komputer saat ini ada kendala, salah satunya informasi dari kementerian jika ujian nasional dihapuskan. Makanya tidak dianggap perlu penambahan komputer," tandasnya.